PERLINDUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING PADA SAAT TERJADI SENGKETA BERSENJATA

penulis akan mengemukakan atau membahas tentang bagaimana penerapan hukum humaniter dalam melindungi warga Negara asing pada masa persengketaan bersenjata dan bagaimana langkah � langkah PBB dalam mengatasi penggalaran dalam Konvensi Genewa 1949.untuk membahas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori�teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah Dihubungkan dengan permasalahan maka penulis membuat kesimpulan bahwa Penerapan Hukum Humaniter harus disesuaikan dengan konvensi jenewa 1949 khususnya tentang konvensi ke-empat yaitu:Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat, Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota di laut yang luka, sakit dan korban karam, Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlakuan tawanan perang, Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.Dan Langkah-langkah yuridis dan politis yaitu menerapkan Piagam PBB yang berkaitan dengan Sengketa bersenjata, sedangkan politis meminta anggotanya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Hukum humaniter internasional berisi kaidah dan ketetntuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang didalamnya tercakup hukum perang dan HAM, demi menjamin harkat kemanusiaan. Karena itu hanya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Palang merah internasional mempunyai peranan yang aktif dalam pembentukan konvensi Jenewa, dan diharapkan ide dan cita-cita palang merah internasional ikut mewarnai atau ikut diperhatikan oleh semua warga negara terutama departemen pertahanan dan angkatan bersenjata pada umumnya. Piagam PBB tidak memberi kewajiban hukum kepada negara-negara anggota, melainkan sekedar suatu formulasi tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai, PBB memberikan bantuan kepada semua warga negara sipil yang tidak tahu apa-apa didalam negaranya yang sedang berperang. Dan gunanya langkah hukum adalah menjamin unsur-unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.

• PERLINDUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING PADA SAAT TERJADI SENGKETA BERSENJATA